Sejarah Perekonomian Indonesia pada Masa Reformasi

Setelah 32 tahun kejayaan orde baru, rakyat Indonesia berjuang merebut reformasi. Berubahnya rezim otomatis merubah beberapa kebijakan pemerintah Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat dari perekonomian Indonesia pada masa reformasi.

1. Masa kepemimpinan BJ Habibi

Setelah presiden Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden atas desakan rakyat Indonesia, maka kepemimpinan Indonesia diteruskan oleh wakil presiden yang naik menjadi presiden, yaitu BJ Habibi. Pada masa pemerintahan habib berfokus pada stabilisasi politik. 

2. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru yang masih menjadi PR pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gusdur) antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pada masa kepemimpinannya, gusdur berfokus pada hubungan internasional dan pencegahan disintegrasi Indonesia.

3. Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan oleh megawati untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

baca juga artikel tentang sejarah perekonomian Indonesia pada masa orde baru.

Read More

Sejarah Perekonomian Indonesia pada Masa Orde Baru

Indonesia mengalami sejarah baru saat orde lama tumbang dan digantikan oleh orde baru. Berikut adalah sejarah perekonomian Indonesia pada masa orde baru:

1. Keadaan Perekonomian
Orde baru dimulai setelah rezim orde lama tumbang dan digantikan oleh kepemimpinan Presiden Soeharto. Stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama pada orde baru. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pada masa ini inflasi sangat parah, pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

2. Kebijakan Perekonomian
Pada masa orde lama Indonesia mencoba sistem ekonomi liberal dan gagal karena pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha asing. Melihat sejarah ini, pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Kebijakan ini mengakar pada teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Pembangunan di segala bidang ditingkatkan pada masa ini, meliputi 8 jalur pemerataan, yaitu kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

3. Keadaan Ekonomi
Pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pada tingkat selanjutnya, pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

baca juga artikel tentang sejarah perekonomian pada orde lama

Read More