Sejarah Perekonomian Indonesia pada Masa Reformasi

Setelah 32 tahun kejayaan orde baru, rakyat Indonesia berjuang merebut reformasi. Berubahnya rezim otomatis merubah beberapa kebijakan pemerintah Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat dari perekonomian Indonesia pada masa reformasi.

1. Masa kepemimpinan BJ Habibi

Setelah presiden Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden atas desakan rakyat Indonesia, maka kepemimpinan Indonesia diteruskan oleh wakil presiden yang naik menjadi presiden, yaitu BJ Habibi. Pada masa pemerintahan habib berfokus pada stabilisasi politik. 

2. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru yang masih menjadi PR pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gusdur) antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pada masa kepemimpinannya, gusdur berfokus pada hubungan internasional dan pencegahan disintegrasi Indonesia.

3. Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan oleh megawati untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

baca juga artikel tentang sejarah perekonomian Indonesia pada masa orde baru.