Sejarah Perekonomian Indonesia pada Masa Reformasi

Setelah 32 tahun kejayaan orde baru, rakyat Indonesia berjuang merebut reformasi. Berubahnya rezim otomatis merubah beberapa kebijakan pemerintah Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat dari perekonomian Indonesia pada masa reformasi.

1. Masa kepemimpinan BJ Habibi

Setelah presiden Soeharto menyatakan diri berhenti sebagai presiden atas desakan rakyat Indonesia, maka kepemimpinan Indonesia diteruskan oleh wakil presiden yang naik menjadi presiden, yaitu BJ Habibi. Pada masa pemerintahan habib berfokus pada stabilisasi politik. 

2. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru yang masih menjadi PR pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gusdur) antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pada masa kepemimpinannya, gusdur berfokus pada hubungan internasional dan pencegahan disintegrasi Indonesia.

3. Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan oleh megawati untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

4. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.

baca juga artikel tentang sejarah perekonomian Indonesia pada masa orde baru.

Read More

Sejarah Perekonomian Indonesia pada Masa Orde Baru

Indonesia mengalami sejarah baru saat orde lama tumbang dan digantikan oleh orde baru. Berikut adalah sejarah perekonomian Indonesia pada masa orde baru:

1. Keadaan Perekonomian
Orde baru dimulai setelah rezim orde lama tumbang dan digantikan oleh kepemimpinan Presiden Soeharto. Stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama pada orde baru. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pada masa ini inflasi sangat parah, pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

2. Kebijakan Perekonomian
Pada masa orde lama Indonesia mencoba sistem ekonomi liberal dan gagal karena pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha asing. Melihat sejarah ini, pemerintah memilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Kebijakan ini mengakar pada teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Pembangunan di segala bidang ditingkatkan pada masa ini, meliputi 8 jalur pemerataan, yaitu kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

3. Keadaan Ekonomi
Pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pada tingkat selanjutnya, pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

baca juga artikel tentang sejarah perekonomian pada orde lama

Read More

Sejarah Perekonomian Indonesia pada Orde Lama

Ekonomi pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia mengalami banyak tantangan dan masalah. Sebagai negara yang baru saja merasakan kemerdekaan, semua elemen negara mulai bangkit dan bergeliat membangun kehidupan yang lebih baik. Orde Lama adalah istilah untuk periode kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno. Berikut adalah sejarah perekonomian Indonesia pada orde lama.

1. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangat buruk. Penyebab keadaan ini adalah:
a. Inflasi yang sangat tinggi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali (Rupiah dan Mata uang Jepang).
b.  Kas negara kosong.
c.  Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan sehingga kekayaan Indonesia banyak rusak.

Keadaan buruk ini merupakan tantangan bagi pemerintahan masa lalu. Dilakukanlah usaha-usaha untuk mengatasi masalah, yaitu dengan beberapa program.
a. Program Pinjaman Nasional. Program ini  dilaksanakan atas inisiatif Menteri Keuangan Ir. Surachman.
b. Mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan penjualan beras ke Singapura dan Malaysia.
c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
f.  Mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
g. Kasimo Plan yang merupakan usaha swasembada pangan. Swasembada pangan diyakini dapat memperbaiki perekonomian Indonesia.

2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa Demokrasi Liberal adalah masa di mana sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha asing. Sistem ini mengalami kegagalan karena pribumi belum mempunyai kekuatan dan pengalaman. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal adalah:
a.Program Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b.Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Upaya ini bertujuan menambah wirausahawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing.
c. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibat dari usaha-usaha perbaikan tersebut adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Dekrit Presiden

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a.  Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang, yaitu uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c.  Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

baca juga artikel tentang sejarah perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan.

Read More

Sejarah Perekonomian Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Perekonomian Indonesia pada masa-masa penjajahan mengalami beberapa perubahan seiring dengan kebijakan yang diterapkan oleh penjajah. Indonesia mengalami beberapa tahapan dalam pengembangan sektor ekonomi pada masa sebelum kemerdekaan. Berikut adalah sejarah perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan:

1. VereenigdeS Oost-Indische D Compagnieg(VOC)

Kapal-kapal VOC

Saat Indonesia dikuasai oleh Belanda, mereka melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti Inggris dan Portugis. VOC mempunyai hak istimewa yang disebut hak Octrooi, yang meliputi :
a.Hak mencetak uang
b.Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.Hak menyatakan perang dan damai
d.Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e.Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

VOC memonopoli rempah-rempah Indonesia yang merupakan benda yang mahal pada zaman itu. Penjualan rempah-rempah ke Eropa menambah kekayaan belanda. Disamping itu juga diterapkan Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang Cuma 1.050 metrik ton.Pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
a.Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro.
b.Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar.
c.Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri.
d.Pembagian dividen kepada para pemegang saham, walaupun kas defisit.

Setelah VOC bubar, perekonomian Indonesia diambil-alih oleh republik Bataaf (Bataafsche Republiek). Sebelum republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia Belanda.

2. Pendudukan Inggris (1811-1816)
Saat Inggris menguasai Indonesia, sistem pola pajak hasil bumi yang diterapkan oleh Belanda diubah menjadi Landrent (pajak tanah). Thomas Stamford Raffles sebagai Jenderal Hindia Belanda berpendapat bahwa sistem ini akan lebih menguntungkan bagi Inggris. Dengan sistem landrent, penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Pemikiran ini disebut sebagai bentuk imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Perubahan ini mengalami beberapa kesulitan karena beberapa hal, yaitu:
a. Masyarakat Hindia Belanda banyak yang buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak.
b. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
c. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

3. Cultuurstelstel
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 oleh Van Den Bosch. Tujuan dari cultur stenstelsel adalah memproduksi berbagai komoditi yang permintaannya tinggi di pasaran dunia. Pembudidayaan hasil bumi seperti gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan.

4. Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Kaum Humanis Belanda yang peduli terhadap kehidupan pribumi di Hindia Belanda mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Untuk itu, dibuatlah peraturan yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada :
a. Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
b. Prinsip keuntungan absolut : Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
c.Laissez faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

5. Pendudukan Jepang (1942-1945)
Saat Indonesia jatuh ke tangan pemerintah militer Jepang, sistem ekonomi dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti inilah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

 

baca juga tentang sejarah perekonomian Indonesia pada masa reformasi

Read More

Manusia sebagai Penyebab Perubahan

Dalam kehidupan ini, baik fisik maupun sosial, akan selalu terjadi suatu perubahan. Keadaan alam semesta, termasuk bumi, sejak awal pembentukan hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut akan terus berlangsung hingga kehancuran bumi kelak. Begitu pula perubahan pada manusia. Keadaan manusia purba dan manusia modern sangatlah berbeda, hal tersebut karena adanya perubahan yang terus menerus. Perbedaan tersebut mulai dari bentuk fisik, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, hingga sistem ekonomi.

Berhubungan dengan masyarakat, ada hal yang tak bisa dilepaskan keterikatannya, yaitu kebudayaan. Kebudayaan akan selalu ada pada suatu masyarakat, dan sebaliknya setiap kebudayaan pasti dimiliki oleh suatu masyarakat. Hal tersebut-lah yang menyebabkan hubungan antara keduanya sangat erat. Kebudayaan yang ada di dunia ini akan selalu mengalami perubahan, perubahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1.    Faktor dari dalam

Faktor dari dalam meliputi pertumbuhan penduduk dan penemuan baru. Dengan adanya kelahiran bayi pada suatu keluarga maka akan merubah struktur dan sistem sosial. Sedangkan penemuan baru akan mempermudah pekerjaan manusia

2.    Faktor dari luar

Faktor dari luar meliputi perubahan alam, akulturasi kebudayaan dan peperangan. Perubahan alam dapat dicontohkan adanya bencana alam yang merubah berbagai segi kehidupan manusia. Akulturasi akan menghasilkan campuran kebudayaan antara beberapa masyarakat berbeda kebudayaan. Sedangkan peperangan akan membuat pihak yang kalah dipaksa untuk melakukan perubahan oleh pihak yang menang.

Dari berbagai faktor perubahan tersebut, yang paling banyak mempengaruhi adalah faktor dari manusia, baik faktor manusia dari dalam ataupun yang dari luar.

Unsur manusia dari faktor dalam adalah pertambahan penduduk dan penemuan baru. Pertambahan penduduk dapat disebabkan oleh berbagai hal, yaitu kelahiran dan perpindahan penduduk. Dengan adanya kelahiran maka jumlah beban keluarga akan bertambah sehingga merubah sifat dan perilaku orang tua yang semul konsumtif menjadi lebih hemat untuk masa depan si anak. Selai itu dengan adanya kelahiran maka akan merubah bentuk keluarga. Sedangkan perpindahan penduduk akan meningkatkan persaingan dalam berbagai hal, mulai dari prestasi hingga pekerjaan.

Penemuan baru dapat merubah hingga struktur suatu masyarakat, hal ini dapat terjadi apabila penemuan itu diterima, berguna dan terjangkau oleh masyarakat. Misalnya penemuan bola lampu oleh Thomas Alfa Edison yang dapat merubah keadaan malam yang gelap gulita menjadi terang sehingga manusia tetap dapat beraktifitas di malam hari.

Sedangkan faktor dari luar meliputi akulturasi kebudayaan dan perperangan. Akulturasi kebudayaan adalah percampuran kebudayaan antara 2 atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khasnya. Dengan adanya akulturasi maka sistem kemasyarakatan akan berubah. Sedangkan peperangan akan mengakibatkan pihak yang kalah akan tunduk pada pihak yang menang. Pihak yang menang dapat merubah bentuk kemasyarakatan hingga sistem ekonomi pihak yang kalah demi mempertahankan kekuasaannya.

Read More

Peta

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Menurut ICA (International Carthographic Association) yang dimaksud dengan peta adalah gambaran unsur-unsur permukaan bumi atau yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda-benda angkasa. Peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan.

1. Sejarah Peta

Peta mulai ada dan digunakan manusia, sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian. Walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu dalam bentuk sketsa mengenai lokasi suatu tempat. Pada awal abad ke 2 (87M -150M), Claudius Ptolomaeus mengemukakan mengenai pentingnya peta. Kumpulan dari peta-peta karya Claudius Ptolomaeus dibukukan dan diberi nama “Atlas Ptolomaeus”. Ilmu yang membahas mengenai peta adalah kartografi. Sedangkan orang ahli membuat peta disebut kartografer.

2. Hakekat Peta

Banyak sekali definisi tentang peta, tetapi pada dasarnya hakekat peta adalah:

a. Peta adalah alat peraga.

b. Melalui alat peraga itu, seorang penyusun peta ingin menyampaikan idenya kepada orang lain.

c. Ide yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan kedudukannya dalam ruang. Ide tentang gambaran tinggi rendah permukaan bumi suatu daerah melahirkan peta topogafi, ide gambaran penyebaran penduduk (peta penduduk), penyebaran batuan (peta geologi), penyebaran jenis tanah (peta tanah atau soil map), penyebaran curah hujan (peta hujan) dan sebagainya yang menyangkut kedudukannya dalam ruang.

d. Dengan cara menyajikannya kedalam bentuk peta, diharapkan si penerima ide dapat dengan cepat dan mudah memahami atau memperoleh gambaran dari yang disajikan itu melalui matanya.

Read More

Konsep Esensial Geografi Menurut Beberapa Ahli

Ada beberapa konsep esensial geografi menurut ahli, yaitu:
A. Menurut Whiple
lima konsep esensial geografi adalah:

1. Bumi sebagai planet
2.  Variasi cara hidup
3.  Variasi wilayah alamiah
4.  Makna wilayah bagi manusia
5.  Pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia

B. Menurut J Warman 

konsep esensialgeografi adalah:

1. Wilayah atau regional
2. Lapisan hidup atau biosfer
3. Manusia sebagai faktor ekologi dominan
4. Globalisme atau bumi sebagai planet
5. Interaksi keruangan
6. Hubungan areal
7. Persamaan areal
8. Perbedaan areal
9. Keunikan areal
10. Persebaran areal
11. Lokasi relatif
12. Keunggulan komparatif
13. Perubahan yang terus menerus
14. Sumberdaya dibatasi secara budaya
15. Bumi bundar diatas kertas yang datar atau peta

baca juga artikel tentang Konsep Esensial Geografi

Read More